NADEREXPLORE08.ORG – Pulau Masih Diperdebatkan, Legislator Golkar Angkat Suara! Saat banyak orang menganggap urusan batas wilayah sudah selesai, ternyata masih ada api kecil yang belum padam. Kali ini, pembicaraan kembali memanas setelah topik pulau sengketa kembali naik ke permukaan. Tak butuh waktu lama, suara dari kalangan legislatif pun terdengar makin lantang. Termasuk dari salah satu tokoh senior Partai Golkar yang tak tinggal diam.
Kisruh Pulau yang Belum Juga Padam
Isu pulau yang diperdebatkan memang bukan barang baru. Namun anehnya, diskusi seputar batas administratif dan legalitas wilayah itu terus muncul dalam berbagai forum nasional. Bahkan, di daerah yang penduduknya sudah hidup berdampingan puluhan tahun, tetap saja sengketa ini tak kunjung usai.
Akhir-akhir ini, media sosial ikut memperbesar gema isu tersebut. Tak sedikit netizen yang ikut nimbrung, membuat suasana makin riuh. Bahkan pernyataan beberapa pejabat daerah juga membuat polemik jadi tambah berlapis.
Legislator Golkar Tampil, Tak Lagi Diam
Di tengah kebingungan publik, muncullah sosok legislator dari Partai Golkar yang memecah kebisuan. Dengan suara tegas, ia menilai bahwa tarik-ulur antarwilayah sudah melewati batas kewajaran. Menurutnya, jika dibiarkan, bisa-bisa konflik ini justru jadi panggung baru yang menguras energi bangsa.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh jadi korban tarik-menarik urusan administrasi. Bukan sekali ini saja konflik serupa muncul. Namun, kata dia, solusi selalu tertahan karena terlalu banyak tarik ulur kepentingan politik lokal.
Komentar Tajam, Tapi Tetap Terukur
Meski nada bicaranya tegas, sang legislator tetap memilih kata dengan bijak. Ia tidak menunjuk langsung pihak mana yang dianggap memperkeruh suasana. Namun, ia meminta agar semua pihak berhenti “main karet” soal interpretasi wilayah. Menurutnya, kejelasan peta dan kesepakatan historis seharusnya bisa jadi acuan kuat tanpa harus diutak-atik ulang.
Lebih jauh lagi, ia juga menyentil bagaimana pusat harus mulai turun tangan. Karena bila hanya diserahkan ke daerah tanpa batasan tegas, maka kemungkinan konflik horizontal makin terbuka lebar.
Suara Warga Tidak Boleh Tenggelam
Satu hal yang juga ia soroti adalah suara dari masyarakat yang tinggal di pulau tersebut. Menurutnya, justru warga lokal adalah pihak yang paling terdampak dari segala drama ini. Sayangnya, dalam banyak forum resmi, suara mereka malah kerap tenggelam.
Ia menyarankan agar dilakukan forum terbuka dengan menghadirkan tokoh masyarakat setempat. Jadi, keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan data peta dan dokumen lama, tetapi juga berdasarkan kenyataan sosial yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Sentil Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait
Dalam pernyataannya, sang legislator juga sempat menyentil cara kerja pemerintah daerah. Ia menyebut, beberapa daerah justru memperkeruh suasana dengan membuat narasi sepihak di ruang publik. Padahal, seharusnya semua bisa duduk bersama, tanpa perlu adu ego di media.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti lembaga pengelola tata wilayah nasional. Menurutnya, jika koordinasi sejak awal berjalan mulus, maka tidak akan muncul celah sengketa di kemudian hari. Ia berharap koordinasi vertikal antarinstansi diperkuat, agar tidak lagi muncul tafsir ganda terhadap wilayah administratif.
Solusi Jangan Hanya di Atas Kertas
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa masyarakat butuh ketenangan, bukan janji kosong. Jika solusi hanya dijanjikan lewat dokumen tanpa tindak lanjut nyata, maka isu seperti ini akan terus muncul setiap pergantian pejabat.
Bagi dia, kejelasan soal batas wilayah bukan hanya soal peta atau garis di atas kertas, tapi menyangkut rasa keadilan, akses hidup, bahkan identitas warga. Maka dari itu, penyelesaian masalah ini tidak boleh sekadar simbolik, harus konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kesimpulan
Polemik soal pulau yang masih diperdebatkan seolah menjadi cermin betapa rumitnya urusan batas wilayah di negeri ini. Namun, saat seorang legislator seperti perwakilan Golkar berani angkat suara, harapan akan titik terang kembali terbuka. Tentu, semua pihak harus ambil bagian. Tidak cukup hanya satu dua suara lantang, tapi perlu langkah bersama yang tuntas dan adil. Selama warga masih menjadi korban tarik-ulur, maka tugas belum bisa dikatakan selesai.
